Presiden Jokowi Resmikan, Wagub, Steven Ikut Peluncuran OSS Berbasis Risiko - makatana.com

Subscribe Us

test banner

Breaking

Home Top Ad

test banner

Post Top Ad

test banner

Senin, 09 Agustus 2021

Presiden Jokowi Resmikan, Wagub, Steven Ikut Peluncuran OSS Berbasis Risiko


Manado - Presiden Joko Widodo dari Jakarta, meresmikan  langsung peluncuran sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan layanan daring penerbitan izin berusaha bagi  pengusaha mikro hingga besar.

Sementara Wakil Gubernur Sulut, Steven O.E. Kandouw mengikuti secara virtual peresmian peluncuran sistem OSS, bertempat di Kantor Gubernur Sulut, Senin (9/8/2021).

"Hari ini kita luncurkan Online Single Submission berbasis risiko. Ini merupakan reformasi signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan online terintegrasi dan terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko," ujar Presiden sebagaimana disaksikan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden mengatakan melalui sistem OSS tersebut perizinan berusaha akan disesuaikan dengan tingkat risiko. Hal tersebut akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.

Presiden memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati dan wali kota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini. Presiden menegaskan akan mengawasi langsung implementasi di lapangan.

"Apakah persyaratannya semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya makin sederhana, apakah biaya makin efisien, apakah standar sama di seluruh Indonesia, dan apakah layanannya semakin cepat. Ini yang akan saya ikuti," tegasnya.

Presiden meyakini apabila OSS dapat dilaksanakan dengan baik maka investasi baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar akan meningkat.

"Saya rasa itu dan dan dengan mengucap bismillahirohmanirohim, pagi ini saya resmikan peluncuran Sistem Online Single Submission berbasis risiko," jelasnya.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sementara itu 353 KBLI yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan diterapkan dalam sistem selambat-lambatnya akhir Agustus 2021.

Diketahui, usai mengikuti peluncuran sistem OSS, Wagub Kandouw memimpin rapat persiapan pelaksanaan peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI dan HUT ke-57 Provinsi Sulut serta penanganan pandemi Covid-19.

Rangkaian kegiatan ini turut dihadiri Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.(*/mvr)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here